Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah memiliki prioritas untuk memastikan setiap daerah mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden yang menegaskan program prioritas pada revitalisasi sekolah, membangun sekolah unggul, dan mempercepat digitialisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) di Kantor BPKP, Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025. Fokus utama dalam program ini adalah pemerataan sarana dan prasarana (sarpras), digitalisasi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah unggulan. Pemerintah juga menaruh perhatian pada masalah kekurangan guru di tempat terpencil, terutama Indonesia Timur. Kebanyakan kasus, banyak sekolah sudah berdiri, tetapi tidak memiliki tenaga pendidik yang cukup. Bahkan, beberapa willayah konflik, guru memiliki meninggalkan tempat tugas karena alasan keamanan.
Mengacu pada kebijakan beberapa negara seperti Australia yang melarang dan membatasi anak-anak dibawah 16 tahun menggunakan media sosial tertentu. Indonesia tengah mempertimbangkan pendekatan serupa untuk melindungi peserta didik dari dampak negatif teknologi.
Program pembangunan SMA unggul Garuda diharapkan bisa berjalan mulai tahun 2025 agar hasilnya bisa diukur sebagai capaian dari Pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dengan demikian, program ini dapat diukur efektivitasnya dam memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan Indonesia.
